chaayoo
اَلسَّÙ„َامُ عَÙ„َÙŠْÙƒُÙ…ْ ÙˆَرَØْÙ…َØ©ُ اللهِ ÙˆَبَرَÙƒَا تُÙ‡ُ
HATI-HATI MONEY POLITIK
“MAMILIH na mangalehen KAOS dohot EPENG sajo” (memilih yang memberi kaus dan uang saja) begitu lah komentar masyarakat Padangsidimpuan saat ditanya SIAPA yang akan dipilih dalam pemilihan WALIKOTA 2013-2018 yang dilaksanakan 18 Oktober mendatang. Ungkapan seperti ini beberapa kali terdengar di PSP saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua PASANGAN CALON kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah Padangsidimpuan ini. Hal ini terlihat dari KAMPANYE sebagian pasangan calon, yang seolah adalah pernyataan warga. Misalnya, dengan mengadakan PERTEMUAN acara TERTENTU, BEROBAT GRATIS, atau menggelar LOMBA-LOMBA. Sebagian calon juga tidak segan-segan mentraktir MAKAN DAN MINUM warga yang ditemui di tempat umum. Sikap ”ROYAL” pasangan calon peserta Pilkada PSP ini bukan hal baru. Hal yang hampir sama juga terjadi di sejumlah pilkada lainnya. Sebagian warga masyarakat mungkin langsung menilai berbagai tindakan itu adalah PRAKTIK POLITIK UANG. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebuah tindakan disebut politik uang jika terbukti untuk mempengaruhi pilihan warga. Pembuktian ini yang sulit dan memakan waktu lama karena harus sampai pengadilan. Namun DAMPAK yang satu ini, memang sangat populer di kalangan masyarakat, dari pedesaan sampai keperkotaan, terutama dalam pemilihan kepala daerah, Seakan politik uang itu adalah sesuatu yang dilahirkan bersama OTONOMI DAERAH itu sendiri, sehingga masyarakat harus menerima apa adanya.
Suatu saat bisa terjadi SEORANG WALIKOTA yang baru dilantik, pernah menggerutu di hadapan stafnya ketika harus menerima serombongan masyarakat yang berdemonstrasi kekantornya. “… wah apa apa-an lagi nih,… kan … semua mereka … sudah saya bayar … lunas …!” Sang Walikota ini merasa sesudah semua kewajibannya dalam “money politics” terbayar sebelum dia terpilih, maka SESUDAH DILANTIK, kewajiban (kontrak)-nya kepada pemilihnya dianggapnya telah berakhir pula. Kalau dia harus membangun masyarakat di daerah itu nanti, dianggapnya pembangunan itu hanya sebagai sebuah proyek yang akan mengembalikan investasi yang telah ditanamnya dalam bentuk “money politik” tadi.
Dianggapnya kontrak “money” politik-nya telah lama berakhir, “it’s finish! Yee, finished!” Dari hitungan-hitungan material yang sederhana, apabila seorang Walikota yang terlibat dalam money politics, telah menghabiskan dana sebesar 50M saja, untuk memenangkan Pilkada, maka investasi sebesar itu harus dapat dikembalikannya maksimal selama periodenya (lima tahun). Jadi, setiap tahun dia harus mampu men-“safe” (menabung) dana minimal (setelah ditambah bunga dan inflasi) sebesar 12M pertahun, atau 1M setiap bulannya. Dari mana uang sebesar itu akan diperolehnya? Karena itu, seluruh waktu masa jabatannya dia harus “PUTAR OTAK” agar dapat menghasilkan dana sebesar itu. ...? Mereka bisa Korupsi APBD atau “melelang” jabatan-jabatan yang ada dalam lingkar kekuasaannya, dari mulai kepala lingkungan, atau lurah, camat dll. Pendeknya dalam tiga tahun, semua investasi harus kembali, sehingga dua tahun berikutnya, dapat dipergunakan untuk cari untung atau menabung untuk modal “money politik” periode berikutnya.
Maka dari itu hati-hati dalam menentukan pilihan di tanggal 18 Oktober nanti jangan hanya karena uang sedikit 5 tahun kedepan kota kita ini hancur karena para calon yang hanya mengandalkan andilnya untuk meraih kekuasaan dan karena kekuasaannya untuk meraih keuntungan, jangan karena salah 5 menit saja berdampak 5 tahun ke depan mari kita pilih pemimpin yang benar-benar bersih dan mempunyai keinginan untuk membangun kota Padangsidimpuan ini di masa depan, jangan pilih karena uangnya tapi figur dan bobotnya. Lihatlah Pilkada DKI yang baru saja berlangsung bukan karena kekuatan ataupun banyaknya dana untuk kampanye lah yang menang tapi memang masyarakat memilih karena mereka benar-benar mengerti apa dan siapa yang benar-benar harus dipilih. Karena masyarakat kini sudah pintar tidak primitif dan intelektual dalam memperoleh pendidikan politik.
JANGAN gadaikan dirimu hanya karena mengharap secuil rupiah. TAPI fikirkanlah MASA DEPAN anak cucu dikemudian hari. Ingat!!! UANG masih bisa DICARI, tapi HARGA DIRI suatu daerah harus dijunjung tinggi. Kita adalah Putra/Putri terbaik daerah kita dan kitalah penentu kemajuan daerah itu. MARI kita gunakan akal sehat dalam bertindak, jangan gegabah (pragmatis & oportunis). Sudah saatnya kita bangun budaya MEMBIASAKAN YANG BENAR bukan MEMBENARKAN YANG BIASA. Pakai hati dan dan pikiran bukan nafsu sesaat dengan uang kita memilih pemimpin!!!!!!!
Hidup Rakyat……………Salam Perjuangan……………!!!...........Tetap Damai…………………
اَلسَّÙ„َامُ عَÙ„َÙŠْÙƒُÙ…ْ ÙˆَرَØْÙ…َØ©ُ اللهِ ÙˆَبَرَÙƒَا تُÙ‡ُ
HATI-HATI MONEY POLITIK
“MAMILIH na mangalehen KAOS dohot EPENG sajo” (memilih yang memberi kaus dan uang saja) begitu lah komentar masyarakat Padangsidimpuan saat ditanya SIAPA yang akan dipilih dalam pemilihan WALIKOTA 2013-2018 yang dilaksanakan 18 Oktober mendatang. Ungkapan seperti ini beberapa kali terdengar di PSP saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua PASANGAN CALON kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah Padangsidimpuan ini. Hal ini terlihat dari KAMPANYE sebagian pasangan calon, yang seolah adalah pernyataan warga. Misalnya, dengan mengadakan PERTEMUAN acara TERTENTU, BEROBAT GRATIS, atau menggelar LOMBA-LOMBA. Sebagian calon juga tidak segan-segan mentraktir MAKAN DAN MINUM warga yang ditemui di tempat umum. Sikap ”ROYAL” pasangan calon peserta Pilkada PSP ini bukan hal baru. Hal yang hampir sama juga terjadi di sejumlah pilkada lainnya. Sebagian warga masyarakat mungkin langsung menilai berbagai tindakan itu adalah PRAKTIK POLITIK UANG. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebuah tindakan disebut politik uang jika terbukti untuk mempengaruhi pilihan warga. Pembuktian ini yang sulit dan memakan waktu lama karena harus sampai pengadilan. Namun DAMPAK yang satu ini, memang sangat populer di kalangan masyarakat, dari pedesaan sampai keperkotaan, terutama dalam pemilihan kepala daerah, Seakan politik uang itu adalah sesuatu yang dilahirkan bersama OTONOMI DAERAH itu sendiri, sehingga masyarakat harus menerima apa adanya.
Suatu saat bisa terjadi SEORANG WALIKOTA yang baru dilantik, pernah menggerutu di hadapan stafnya ketika harus menerima serombongan masyarakat yang berdemonstrasi kekantornya. “… wah apa apa-an lagi nih,… kan … semua mereka … sudah saya bayar … lunas …!” Sang Walikota ini merasa sesudah semua kewajibannya dalam “money politics” terbayar sebelum dia terpilih, maka SESUDAH DILANTIK, kewajiban (kontrak)-nya kepada pemilihnya dianggapnya telah berakhir pula. Kalau dia harus membangun masyarakat di daerah itu nanti, dianggapnya pembangunan itu hanya sebagai sebuah proyek yang akan mengembalikan investasi yang telah ditanamnya dalam bentuk “money politik” tadi.
Dianggapnya kontrak “money” politik-nya telah lama berakhir, “it’s finish! Yee, finished!” Dari hitungan-hitungan material yang sederhana, apabila seorang Walikota yang terlibat dalam money politics, telah menghabiskan dana sebesar 50M saja, untuk memenangkan Pilkada, maka investasi sebesar itu harus dapat dikembalikannya maksimal selama periodenya (lima tahun). Jadi, setiap tahun dia harus mampu men-“safe” (menabung) dana minimal (setelah ditambah bunga dan inflasi) sebesar 12M pertahun, atau 1M setiap bulannya. Dari mana uang sebesar itu akan diperolehnya? Karena itu, seluruh waktu masa jabatannya dia harus “PUTAR OTAK” agar dapat menghasilkan dana sebesar itu. ...? Mereka bisa Korupsi APBD atau “melelang” jabatan-jabatan yang ada dalam lingkar kekuasaannya, dari mulai kepala lingkungan, atau lurah, camat dll. Pendeknya dalam tiga tahun, semua investasi harus kembali, sehingga dua tahun berikutnya, dapat dipergunakan untuk cari untung atau menabung untuk modal “money politik” periode berikutnya.
Maka dari itu hati-hati dalam menentukan pilihan di tanggal 18 Oktober nanti jangan hanya karena uang sedikit 5 tahun kedepan kota kita ini hancur karena para calon yang hanya mengandalkan andilnya untuk meraih kekuasaan dan karena kekuasaannya untuk meraih keuntungan, jangan karena salah 5 menit saja berdampak 5 tahun ke depan mari kita pilih pemimpin yang benar-benar bersih dan mempunyai keinginan untuk membangun kota Padangsidimpuan ini di masa depan, jangan pilih karena uangnya tapi figur dan bobotnya. Lihatlah Pilkada DKI yang baru saja berlangsung bukan karena kekuatan ataupun banyaknya dana untuk kampanye lah yang menang tapi memang masyarakat memilih karena mereka benar-benar mengerti apa dan siapa yang benar-benar harus dipilih. Karena masyarakat kini sudah pintar tidak primitif dan intelektual dalam memperoleh pendidikan politik.
JANGAN gadaikan dirimu hanya karena mengharap secuil rupiah. TAPI fikirkanlah MASA DEPAN anak cucu dikemudian hari. Ingat!!! UANG masih bisa DICARI, tapi HARGA DIRI suatu daerah harus dijunjung tinggi. Kita adalah Putra/Putri terbaik daerah kita dan kitalah penentu kemajuan daerah itu. MARI kita gunakan akal sehat dalam bertindak, jangan gegabah (pragmatis & oportunis). Sudah saatnya kita bangun budaya MEMBIASAKAN YANG BENAR bukan MEMBENARKAN YANG BIASA. Pakai hati dan dan pikiran bukan nafsu sesaat dengan uang kita memilih pemimpin!!!!!!!
Hidup Rakyat……………Salam Perjuangan……………!!!...........Tetap Damai…………………
No comments:
Post a Comment
kelik