Buka Pikiran dan Mari Tentukan

Numpang Nampang

•  Percaturan Menuju 2014

Perburuan kursi jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI telah semakin mengerucut. Selain partai yang sudah pasti mampu meloloskan calonnya seperti Partai Golkar dan PDIP, melihat peta politik belakangan, dengan hancurnya Partai Demokrat dan Partai NasDem, kini muncul wacana spektakuler dalam pencalonan Pilpres 20014. Hancurnya NasDem akibat ditinggalkan oleh Hary Tanoesoedibjo memberikan keuntungan bagi Hanura. Mari kita telaah apa akibat dari perubahan peta politik tersebut.
Dengan merosotnya dukungan terhadap partai korup seperti Golkar, PAN, Demokrat, PDIP dan yang paling lihai korupsi PKS, maka Hanura dan Gerindra mendapatkan momentum. Pencalonan Prabowo Subianto kemungkinan akan didukung oleh calon wakil presiden Joko Widodo. Megawati tidak akan menggandeng Joko Widodo karena karakter Joko Widodo yang susah diatur. Ini sangat bertolak belakang dengan sifat Megawati yang persis seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.
Kondisi Gerindra sendiri tidak sehebat Hanura saat ini yang begitu gegap gempita didukung Hary Tanoesoedibyo. Gerindra sendiri seperti berjalan sendiri dan kekurangan media komunikasi yang menyadarkan bahwa elektabilitas Prabowo belum tentu searah dengan popularitas Gerindra. Prabowo yang menjadi calon presiden paling prospektif saat ini akan terjengkang jika Gerindra gagal mengomunikasikan tentang pentingnya pemilu legislative dimenangkan oleh Gerindra. Jika Gerindra gagal mendulang suara, maka yang terjadi adalah Prabowo tidak akan bisa masuk dalam bursa pencalonan presiden dalam Pilpres 2014.
padahal menurut Pengamat belakangan ini Capres yang memang perlu di perhitungkan ialah Prabowo di banding yang lain.
Salah satu cara agar Prabowo menjadi presiden adalah menggandeng Joko Widodo. Dengan menggandeng Jokowi, maka Prabowo akan dengan sendirinya terkerek ke atas dan terdukung oleh elektabilitas Jokowi yang memang tinggi dan popular. Namun, di depan mata, partai sempalan Golkar yang lain adalah Hanura yang akan mencalonkan pasangan Pilpres 2014, Wiranto dan Hary Tanoesoedibyo.
namun Pasangan Wiranto selain tak laku, Hary Tanoesoedibjo juga menimbulkan resistensi bagi dunia usaha. Langkah Hary Tanoesoedibjo menguasai media dan menggunakan uangnya untuk politik transaksional sangat membahayakan jika Hanura berkuasa. Dunia media, ekonomi dan politik akan dikuasai dan itu akan menjadikan monopoli dan oligarki politik-ekonomi.
pasangan ARB - Ani Yudhoyono jelas tak akan dipilih karena ARB tersangkut kasus dosa abadi Lumpur Lapindo. Sementara Ani hanya kelanjutan SBY yang tanpa prestasi. Anis Matta - Rhoma Irama adalah calon segregatif yang akan menyengsarakan minoritas agama dan suku. Sementara Megawati - Hatta Rajasa akan menjadi bulan-bulanan akibat prestasi yang jeblok dan dinilai sebagai calon presiden apkiran seperti Ical, Wiranto dan lainnya.

Hukum di indonesia ( Padangsidimpuan )

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Tiap-tiap bangsa memiliki hukumnya sendiri, seperti terhadap bahasa dikenal tata bahasa, demikian juga terhadap hukum dikenal juga tata hukum. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri.

Sumber-sumber hukum tata negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1.      Undang-Undang Dasar 1945

2.      Ketetapan MPR

3.      Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4.      Peraturan Pemerintah

5.      Keputusan Presiden

6.      Peraturan Pelaksana Lainnya

7.      Convention (Konvensi Ketatanegaraan)

 8.     Trakta

Pada dasarnya semua sistem hukum harus mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum. Pembentukan sistem hukum dalam suatu Negara bertujuan menciptakan masyarakat yang kondusif dimana tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dari itu aturan-aturan untuk membatasi perihal ini dibentuklah suatu hukum yang diawasi oleh penegak hukum dan dijalankan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

Jika melihat beberapa kejadian pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia, yang paling kronis pada Negara kita adalah kasus Korupsi.  Di sisi lain, sudah tidak menjadi asing lagi jika penegak hukum itu sendiri pun berada di dalam lingkaran pelanggaran hukum. Sebut saja instansi kepolisian, seperti kasus perwira polisi susno duaji yang terlibat korupsi yang seharusnya menegakkan hukum ternyata terjerat pelanggaran hukum. Semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini menjadi bukti bahwa kepolisian diragukan kelayakannya menjadi pilar penegakkan hukum di Negara ini.
aparat penegak hukum yang seharusnya bisa mengawal berjalannya hukum untuk menciptakan keamanan Negara, ternyata tidak berlangsung baik. “Jauh api dari panggang”. Dan jika berlarut-larut seperti ini -aparat penegak hukum terlibat kasus pelanggaran hukum - maka sama saja Indonesia tanpa hukum.

serng penegakan hukum di negri ini sangat miris dari apa yang kita harapkan ibarat pisau hukum di negri ini tajam ke bawah tumpul ke atas, maka banyak sekali masyarakat kita yang kecewa atas penanganan hukum yang di lakukan oleh para penegak hukum baik polisi, kejaksaan, pengadilan dll. maka tidak heran kalau teror yang di lakukan banyk menjurus ke lembaga kepolisian, masyarakat tidak takut lagi terhadap mereka karena rasa simpatik mereka sudah tiada ke pihak kepolisian....dan liat kasus seperti yang terjadi di simalungun sumut seorang Kapolsek yang tewas di keroyok massa saat akan menggerebek tempat perjudian yang akhirnya menyebabkan kapolsek meninggal.

maka dari itu penegak hukum haruslah respek terhadap masyarakat yang menginginkan rasa keadilan dalam penegakan hukum di negri ini, agar penerapan hukum rimba yang baru baru saja terjadi tidak terulang.