LAGI LAGI GEPENG PADANGSIDIMPUAN

PADANGSIDIMPUAN - Permasalahan gelandangan dan pengemis masih menjadi polemik bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan sampai saat ini. Karena apabila kita perhatikan di lapangan sudah semakin mengancam saja permasalahan tersebut, dengan ditandai semakin menjamurnya keberadaan mereka, tentunya menjadi catatan penting untuk pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut ke depannya.

Permasalahan ini sudah pernah penulis angkat pada kesempatan sebelumnya mengenai gelandangan dan pengemis di Kota Padangsidimpuan, karena memang sampai saat ini belum ada fokus pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Padahal di dalam RENSTRA 2012-2017 program untuk permasalahan ini termuat jelas yang merupakan tanggung jawab di bawah koordinasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan, hanya saja pelaksanaannya masih belum terlihat.

Memang kalau kita perhatikan sebetulnya masalah ini tidak begitu urgent, namun apabila tidak ditangani dengan serius keberadaannya akan mengancam pemerintah daerah. Jumlahnya akan semakin meningkat dan dapat meresahkan terutama untuk masalah tata ruang, keindahan, ketertiban kota dan masalah kesenjangan sosial. Sebagai cerminan akan tingkat kemiskinan di kota ini semakin menjamur dan meningkat.

Banyaknya gelandangan dan pengemis di jalanan membuat pemandangan kota terkotori dan seakan tidak tertib, menggambarkan bahwa pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak memperdulikan masalah tersebut. Maka diperlukan penanganan yang serius di bawah koordinasi Dinas Sosial bekerja sama dengan instrument lainnya misalnya dengan bekerja sama dengan lembaga atau organisasi sosial yang ada di Kota Padangsidimpuan.

Masalah gelandangan dan pengemis, banyak sekali yang menjadi faktor penyebabnya, antara lain yaitu lapangan pekerjaan, cacat fisik, kebijakan pemerintah yang tidak memihak, sifat malas, dan tidak memiliki keahlian tertentu. Tentunya masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab permasalahan tersebut tergantung dari aspek mana kita melihatnya, dan bagaimana cara mengatasinya masing-masing berbeda pula.

Sebetulnya kalau kita telusuri satu persatu gelandangan dan pengemis hanya segelintir saja yang asli sebagai warga Kota Padangsidimpuan, sisanya merupakan warga pendatang yang berasal dari daerah sekitar. Datang mencoba mengadu nasib untuk mengais rezeki namun tak mampu bersaing dengan yang lainnya karena keahlian tak ada akhirnya memilih hidup atas belas kasihan orang lain.

Menurut Kabid PMKS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padangsidimpuan Irma Suryani, salah satu kendala dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu masalah tenaga ahli yang terbatas khususnya untuk melakukan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis, selain itu pemerintah belum mampu menyediakan sarana berupa panti sosial untuk tempat pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat yang terjaring nantinya, meskipun selama ini memang belum pernah melakukan razia terhadap mereka. Tetapi pihaknya berjanji akan terus melakukan upaya untuk dapat mengatasi masalah tersebut meskipun tidak bersih 100%, paling tidak bisa berkurang.

Masalah penyebab utamanya adalah belum adanya anggaran untuk itu, perihal keterbatasan anggaran pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sering kali menyampaikan usulan tersebut kepada Walikota dan DPRD agar di anggarkan untuk pembuatan panti sosial dalam rapat rapat antar pimpinan SKPD yang ada terutama dalam pembahasan mengenai masalah anggaran.

Untuk itu penulis berharap pemerintah kota untuk segera merealisasikan apa yang sudah dicanangkan dalam Renstra tahun 2012-2017, terutama masalah gelandangan dan pengemis. Jika tidak maka dalam waktu dekat Padangsidimpuan menjadi kota layaknya sebuah kota Jakarta yang di dominasi pemandangan yang tak sedap dan kesannya semrawut, tidak teratur sehingga menjadi ancaman bagi pemerintah dalam mencapai suatu tujuan kesejahteraan sosial.

Karna semakin jelas terlihat mereka telah mewarnai sepanjang trotoar tugu salak, halaman bolak, jalan merdeka, sangkumpal bonang dan di kawasan lampu merah pos kota dan sekitarnya. Bukan hanya di kawasan pertokoan dan tempat kuliner saja, bahkan sampai ada yang melakukan minta-minta ke pemukiman warga yang ada di lorong-lorong jalan.

Jika kita mau tentunya bisa di atasi dengan cara menggandeng suatu organisasi ataupun pemerhati sosial seperti Komsol KoPasid (Komunitas Sosial Kota Padangsidimpuan), dilibatkan mereka untuk menjadi partner dalam mencari solusi tersebut selain yang sifatnya anggaran. Serta menjadi tenaga suka rela dalam pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat yang terjaring agar setelah keluar nantinya dapat menjadi produktif. (Ivan)