Buruk nya Pemerintahan Di Kota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan Merupakan daerah Pemekaran dari sebelumnya termasuk daerah kabupaten tapanuli selatan...Namun selama kepemimpinan wali kota sekarang yaitu Drs. Zulkarnain Nasution kota ini menjadi daerah terpuruk kepemerintahannya dan terancam untuk kembali lagi ke daerah kabupaten Tapanuli Selatan, Mendagri yang menyebut Kota Sidimpuan merupakan 1 dari 11 kota se Indonesia, dan peringkat pertama di Sumut untuk urusan daerah yang bisa diliquidasi akibat minimnya anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. padahal kota ini memiliki APBD sekitar 345 M pertahun,, PAD kota ini cukup besar sekitar 16,2 M pertahun namun ironisnya hampir 70 persen anggaran kota kecil ini habis digunakan hanya untuk belanja pegawai. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan demi mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, di antaranya megurangi perjalanan dinas, pembelian alat kantor dan memangkas biaya tidak langsung.

Bila ditelusuri ke belakang Padangsidimpuan dari muasalnya adalah area perdagangan yang sudah terkenal di zamannya. Sebutan Padangsidimpuan ber- mula dari "Padang Nadimpu" yang berarti padang yang luas dengan lokasi Kampung Bukit sekarang.

Di area Padang Nadimpu itulah tempat berkumpul para saudagar baik dari Sibolga, Toba, Padanglawas dan Mandailing. Jelasnya sejak dulu Padangsidim- puan sudah menjadi kota perda-gangan dan jasa. Belakangan ini mendapat predikat sebagai kota pendidikan dengan munculnya beberapa perguruan tinggi. Melihat tatakelola perkotaan yang kian berkembang dan munculnya wacana mewujudkan Provinsi Sematera Tenggara dengan ibukotanya Padangsidimpuan, tentunya langkah yang telah diayunkan tidak mungkin mundur ke belakang. Dari sisi tata ruang, dengan dibukanya jalan lingkar timur mulai dari Batunadua hingga tembus ke Pijorkoling menjadi salah satu isyarat perluasan kota ke arah timur cukup berpeluang. Demikian pula lingkar barat hingga tembus ke Simarpinggan menjadi denyut pemicu akan pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor pertanian dan perkebunan. Bukankah potensi sumberdaya alam menjadi salah satu faktor untuk mewujudkan kehendak rakyat mengantar Tapanuli bagian selatan itu menjadi suatu provinsi pada era reformasi dan otonomi daerah..?

alasan yang datang tiap tahun kita dengar hanya masalah kekurangan atau minimnya PAD kota ini hmm minim karena di makan oleh org2 yg tidak bertanggung jawab..........................................................

akan kah kepemimpinan yg baru ini akan berbeda dan tingkat korupsinya akan di minimalisir atau habis sama sekali kita liat saja nanti di kepemimpinan Andar 5 tahun mendatang kami tunggu kinerja mu pak walikota baru